• Kejaksaan Negeri Buleleng melalui program "LANGLING" melayani pembayaran denda dan pengambilan BB Verstek Tilang di Taman Kota saat Car Free Day, dan di setiap minggu melayani di kecamatan sesuai jadwal.
  • Selamat Datang di Website Resmi Kejaksaan Negeri Buleleng - Email : info@kejari-buleleng.go.id, Website : www.kejari-buleleng.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KAJARI DENGAN BUPATI BULELENG TENTANG TP4D

KESEPAKATAN  BERSAMA

 

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

TENTANG

PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

 

        NOMOR   :   075   /   KB  /PEM/2019

 NOMOR   :B- 1730  / N.1.11/Cum/08/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan dibawah ini :

 

I.     PUTU AGUS SURADNYANA, S.T.Bupati Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

 

II. WAHYUDI, S.H. M.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Buleleng, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor23 Singaraja, selanjutnya disebutsebagai PIHAK KEDUA.

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

 

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom;

 

  1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang ;
  1. Bahwa untuk menjalankan kewenangan dan fungsi tersebut pada huruf a dan b, PARA PIHAK perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum khususnya mengenai pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek daerah  di Kabupaten Buleleng yang dihadapi PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penanganan masalah hukum mengenai pengawalan  dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek daerah  di Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  

 

Pasal 1

DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  10. Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis;
  11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
  14. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
  15. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nommor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembanggunan.
  16. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

 

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk  menangani bersama dalam pendampingan dan penyelesaian masalah hukum dalam hal pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek daerah di Kabupaten Buleleng.

 

Pasal 3

RUANG LINGKUP

 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam pelaksanaan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) di Kabupaten Buleleng, meliputi :

    1. Pencegahan/preventif dan persuasive;
    2. Pendampingan Hukum
    3. melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait
    4. melakukan Monitoring dan Evaluasi; dan
    5. melakukan penegakan hukum represif

Pengawalan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada Dinas/OPD/SKPD di Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan  BUMD serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah.

 

Pasal 4

PELAKSANAAN

 

  1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek daerah di Kabupaten Buleleng, PIHAK KESATU yang kemudian dapat diwakili oleh Kepala Dinas/Badan/SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng, terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis untuk dilakukan pemaparan kegiatan yang akan dilakukan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang dimohonkan sesuai tahapan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
  2. Permohonan Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima dan didampingi oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Perintah TP4D yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang kemudian diserahkan kepada PIHAK KESATU.
  3. Dalam rangka Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan pendampingan oleh TP4D sebagaimana ayat (2), PARA PIHAK sepakat mempergunakan dan patuh melaksanakan isi buku Petunjuk Teknis Kegiatan Pengawalan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Buleleng didalam melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Buleleng.
  4. Dalam melaksanakan kegiatan ini PARA PIHAK sepakat dan patuh didalam melakukan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek daerah di Kabupaten Buleleng dengan Profesional, Proporsional serta menghindarkan diri dari perbuatan Korup dan tercela.
  5. PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 5

BIAYA

 

  1. Biaya yang timbul didalam pelaksanaan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran DIPA PIHAK KEDUA
  2. Biaya sebagaimana ayat (1) yang tidak teranggarkan didalam DIPA PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KESATU

 

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

 

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 7

MASA BERLAKU

  1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
  2. PARA PIHAK sepakat Pengawalan dan Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah TP4D sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dihentikan secara sepihak apabila:
    1. PPK tidak memberitahukan perkembangan pekerjaan pembangunan tanpa alasan yang patut dan/atau;
    2. TP4D menemukan PPK/PPTK/Rekanan Penyedia barang dan jasa serta pihak terkait lainnya melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Keuangan Negara.
  3. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

 

  1. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

 

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

 

  1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepatan Bersama ini.

 

  1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

 

 

PIHAK KEDUA,

 

TTD

 

WAHYUDI, S.H., M.H.

 

 

PIHAK KESATU,

 

TTD

 

PUTU AGUS SURADNYANA, S.T.