• Kejaksaan Negeri Buleleng melalui program "LANGLING" melayani pembayaran denda dan pengambilan BB Verstek Tilang di Taman Kota saat Car Free Day, dan di setiap minggu melayani di kecamatan sesuai jadwal.
  • Selamat Datang di Website Resmi Kejaksaan Negeri Buleleng - Email : info@kejari-buleleng.go.id, Website : www.kejari-buleleng.go.id

PETUNJUK TEKNIS TP4D KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

 

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG  

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGAWALAN  TP4D

(TIM PENGAWAL PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH)

DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BULELENG

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

 

  1. TP4 yaitu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI, adalah tim yang melakukan tugas Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan susunan dan keanggotaan berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan Tim yang berkedudukan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D.
  2. Pengawalan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
  3. Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar.
  4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah termasuk Badan Usaha Daerah yang terdapat Penyertaan modal Pemerintah Daerah.
  6. Proaktif adalah sikap TP4/TP4D yang memiliki kecenderungan lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk menjalin komunikasi dengan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD, guna mensosialisasikan tugas Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan.
  7. Pencegahan adalah upaya TP4/TP4D untuk mencegah agar pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan pelanggaran hukum.
  8. Koordinasi adalah upaya TP4 menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
  9. Diskusi adalah upaya mengidentifikasi dan mengiventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan pihak yang meminta Pengawalan dan Pengamanan sebagai bahan Analisis guna menentukan bentuk Pengawalan dan Pengamanan.
  10. Analisis adalah usaha untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui pengkajian dan penjabaran masalah guna mendapatkan pemahaman secara keseluruhan.
  11. Penerangan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan–ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
  12. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan–ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
  13. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah.
  14. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 berupa Pendapat Hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja.
  15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
  16. Bukti Permulaan yang Cukup adalah suatu kondisi dimana TP4 memperoleh bukti awal diduga telah terjadi tindak pidana.
  17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang diberi tugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
  18. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP4 secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.
  19. Dinas/OPD/SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
  20. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
  21. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
  22. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

 

Penyelenggaraan mekanisme/Petunjuk kerja teknis dan administrasi TP4D berasaskan kesatuan sistem administrasi yang mudah dipahami, berkesinambungan dan akuntabel.

 

Pasal 3

 

Penyelenggaraan mekanisme petunjuk kerja teknis dan administrasi TP4D bertujuan untuk :

  1. Terciptanya kesatuan dan keseragaman penyelenggaraan mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4D.
  2. Semua unsur TP4D dan Pelaksana Kegiatan (Dinas/OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan  BUMD/BUMN serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah) selaku Pemohon dapat memahami dan mampu melaksanakan mekanisme kerja teknis maupun administrasi TP4D secara tertib, aman, berkesinambungan, akuntabel; dan
  3. Melaksanakan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berkualitas, cepat, tepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tercapainya percepatan pembangunan di Daerah.

 

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

  1. Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan meliputi:
    1. Pencegahan/preventif dan persuasive;
    2. Pendampingan Hukum
    3. melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait
    4. melakukan Monitoring dan Evaluasi; dan
    5. melakukan penegakan hukum represif
  2. Pengawalan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada Dinas/OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan  BUMD/BUMN serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah.

 

Pasal 5

Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh TP4 Daerah (TP4D) yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Buleleng.

 

BAB IV

SUSUNAN DAN KEANGGGOTAAN

 

Pasal 6

  1. TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri beranggotakan:
  1. Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua Tim;
  2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
  3. Jaksa pada Bidang Intelijen atau bidang lain yang memiliki kemampuan dan kecakapan selaku Ketua Sub Tim;
  4. Jaksa pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota; dan
  5. Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota, serta Jaksa pada bidang lain yang memiliki kemampuan dan kecakapan selaku Anggota.
  1. Struktur  TP4D di Kejaksaan Negeri sebagaimana tersebut ayat (1), terdiri dari Ketua TP4D, Wakil Ketua TP4D, Sekretaris, Ketua Sub Tim, dan anggota.

 

Pasal 7

  1. Susunan dan keanggotaan TP4D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat “ex officio”.
  2. Penambahan tim dan/atau jumlah anggota TP4D dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan dan/atau Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

 

BAB V

SOSIALISASI DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

 

Pasal 8

  1. Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan Daerah diawali dengan sosialisasi oleh TP4D kepada Dinas/OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan  BUMD/BUMN serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah.
  2. Kegiatan sosialisasi sebagaimana ayat (1), juga dapat dilaksanakan atas permintaan Pemohon.  

 

Pasal 9

  1. TP4D melaksanakan kegiatan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan oleh Dinas/OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan  BUMD serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah.
  2. Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Dinas/OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan  BUMD serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah.

 

Pasal 10

  1. Terhadap Permohonan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang diajukan oleh Pemohon, ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima oleh TP4D.
  2. Pemaparan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua TP4D dan dihadiri oleh anggota TP4D;
  3. Pemaparan terhadap pekerjaan pembangunan yang telah ditetapkan penyedia barang dan jasa, pemohon pada saat pemaparan menjelaskan dan melampirkan copy dokumen perencanaan sampai dengan dokumen Penetapan Penyedia barang dan jasa.
  4. Pemaparan terhadap pekerjaan pembangunan yang telah dilaksanakan penandatanganan kontrak, pemohon pada saat pemaparan menjelaskan dan melampirkan copy dokumen perencanaan sampai dengan dokumen Kontrak.
  5. Pemaparan terhadap pekerjaan pembangunan yang sedang dikerjakan, pemohon pada saat pemaparan menjelaskan dan melampirkan copy dokumen perencanaan sampai dengan dokumen progress pelaksanaan pekerjaan saat dilaksanakan pemaparan.

 

 

  1. Pemaparan dibuatkan notulen oleh Sekretaris TP4D yang paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. pelaksanaan rapat;
    4. materi rapat; dan
    5. kesimpulan.
  2. Setelah dilakukan pemaparan,  paling lama 3 (tiga) hari kerja Ketua TP4D membentuk Sub Tim dengan Surat Perintah.
  3. Sub Tim yang telah dibentuk oleh Ketua TP4D dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sudah melakukan telaah terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Pengawalan dan Pengamanan dengan membuat Berita Acara Pendapat.
  4. Sub Tim sebagaimana yang dimaksud ayat (7) melakukan Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah terhadap permohonan yang disetujui dapat dilakukan pengawalan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

 

Pasal 11

  1. Setelah dilakukan telaahan TP4D mengirimkan Surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai dapat tidaknya dilakukan Pengawalan dan Pengamanan.
  2. Terhadap kegiatan yang diputuskan untuk dilakukan Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan, pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Pemberitahuan melaporkan progress tahapan  pelaksanaan proyek pembangunan disertai Laporan perkembangan pekerjaan pembangunan yang ditujukan kepada Ketua TP4D.
  3. Laporan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan setiap seminggu sekali.

 

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

 

Bagian Kesatu

 

Pencegahan/Preventif dan Persuasif

 

 

 

Pasal 12

 

Pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:

a.    Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan  BUMD/BUMN serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan  pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;

b.    Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan  BUMD/BUMN serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;

c.     Memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;

d.    TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan  BUMD/BUMN serta Badan Usaha yang terdapat Penyertaan Modal Pemerintah.

 

Bagian Kedua

Pendampingan Hukum

Pasal 13

(1) Dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:

a.     Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan  prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;

b.    Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

(2) Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

Koordinasi

Pasal 14

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4D melakukan Koordinasi dengan APIP (inspektorat) dan/atau instansi terkait.

 

Pasal 15

PPK/PPTK melakukan koordinasi dengan TP4D pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan dan koordinasi tersebut dibuatkan Berita Acara Koordinasi dengan mencantumkan hasil koordinasi yang ditandatangani para pihak kemudian Laporan koordinasi perkembangan pelaksanan pekerjaan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan ditembuskan kepada Ketua TP4D secara berkala setiap minggunya.

 

Bagian Ketiga

 

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

  1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilakukan Pengawalan, Pengamanan dilaksanakan:
    1. TP4D bersama-sama Pemohon dan Inspektorat.
    2. PPK/PPTK
  2. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan  dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
  3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah.
  4. Monitoring dan evaluasi oleh TP4D dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk memantau dan melihat langsung tahapan pekerjaan mulai dari tahap persiapan pekerjaan sampai tahap akhir pekerjaan.

 

 

Pasal 17

  1. Dalam melaksanakan monitoring/evaluasi/pemantauan ke lapangan, TP4D dapat memberikan pendapat/petunjuk kepada PPK/PPTK untuk meminta pendapat Ahli.
  2. Setiap pelaksanaan monitoring/evaluasi/pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatatkan dalam buku jurnal pembangunan atau buku tamu.

 

Pasal 18

Hasil Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4D kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

 

Bagian Keempat

Kontrak Kerja dan Tata Kelola Keuangan

Pasal 19

  1. Sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa, PPK/PPTK melakukan rapat pemeriksaan dan klarifikasi tenaga ahli rekanan beserta pemeriksaan keaslian sertifikat keahlian yang dimiliki rekanan yang disaksikan oleh Konsultan Pengawas, Inspektorat dan TP4D.
  2. Terhadap adanya ketidak sesuaian personil/tenaga ahli dan dokumen asli dari rekanan Penyedia barang dan jasa, TP4D dapat menyarankan kepada PPK untuk memperingatkan dan meminta pihak Penyedia Barang dan Jasa menghadirkan personil/tenaga ahli sesuai dengan dokumen penawaran.
  3. PPK/PPTK melaporkan secara tertulis kepada TP4D atas tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan sebagaimana ayat (2).

 

Pasal 20

  1. Sebelum dimulainya pelaksanaan pembangunan, PPK/PPTK bersama penyedia barang dan jasa, didampingi TP4D dan Inspektorat melakukan pemeriksaan lokasi.
  2. Untuk memastikan pihak penyedia barang dan jasa memiliki dukungan pabrikan dan/atau distributor barang, maka PPK/PPTK yang difasilitasi penyedia barang dan jasa, didampingi TP4D dan Inspektorat melakukan pemeriksaan contoh barang di distributor/Pabrik/Karoseri/Produsen barang, dan melakukan uji mutu.
  3. Pemeriksaan lokasi sebagaimana ayat (1) tersebut, jika ditemukan permasalahan yang memerlukan perubahan gambar/bentuk bangunan, PPK/PPTK dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja melakukan rapat dengan Petugas Teknis PU, Konsultan Pengawas bersama Penyedia Barang/Jasa, dan apabila diperlukan dapat melibatkan Konsultan Perencana, kemudian hasil rapat tersebut dibuatkan laporan secara tertulis dan ditembuskan kepada TP4D.

 

Pasal 21

PPK  didalam menyetujui pencairan anggaran per tahap/termin kegiatan pembangunan wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dengan selalu mengecek keabsahan bukti dukung dan progress pekerjaan di lapangan.