• Kejaksaan Negeri Buleleng melalui program "LANGLING" melayani pembayaran denda dan pengambilan BB Verstek Tilang di Taman Kota saat Car Free Day, dan di setiap minggu melayani di kecamatan sesuai jadwal.
  • Selamat Datang di Website Resmi Kejaksaan Negeri Buleleng - Email : info@kejari-buleleng.go.id, Website : www.kejari-buleleng.go.id

KEPJA 152/A/JA/10/2015 TENTANG TP4D

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 152 /A/JA/10 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara . terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal,

  1. bahwa pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan yang berkenaan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional,
  2. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara,
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

Mengingat

Menetapkan

. 9.

perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan,

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) :
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401),
  1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015,
  3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/ A/JA/05/2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009 /A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU

KEDUA

KETIGA

23 5

Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

TP4 mempunyai tugas dan fungsi :

  1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
  1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara,
  2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan,
  3. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan,
  4. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
  1. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
  1. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran,
  2. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

 

pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

  1. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,
  2. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan,
  3. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan / atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Susunan dan keanggotaan TP4 bersifat “ex officio”, penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4 dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TP4 bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan RI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 1 Oktober 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H.M. PRASETYO